MAJENE, LINGKARMANDAR.COM – Fungsi kontrol wartawan adalah peran pers sebagai pengawas sosial yang vital dalam demokrasi, yaitu mengawasi, mengkritik, dan memberikan saran terhadap kekuasaan serta kebijakan publik demi kepentingan umum.
Selain itu, juga menegakkan keadilan, melindungi hak publik untuk tahu, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah, sesuai amanat Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.
Hal ini mendorong perbaikan layanan publik, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan menjadi “mata dan telinga” publik (Watchdog) terhadap maladministrasi.
Senada, disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Majene Andi Asraf Tammalele, Selasa (16/12/2025).
Ia mengemukakan, bahwa wartawan merupakan garda terdepan dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, baik terhadap pemerintah maupun terhadap kepentingan rakyat.
Pernyataan ini, juga menjadi respons terkait dugaan penyalahgunaan dana zakat di Disdikpora Majene yang baru dipimpinnya itu. “Saya ucapkan apresiasi dan terima kasih kepada insan pers yang telah menjalankan tugas jurnalistik secara kritis dan profesional,” ucap saudara kandung Bupati Majene itu.
Menurutnya, keberadaan media sangat penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam menciptakan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
“Wartawan sebagai garda terdepan dan menjadi pusat kontrol terhadap jalannya pemerintahan serta penyambung lidah rakyat. Saya sangat merasa terbantu untuk melakukan pembenahan di internal organisasi ini,” ujarnya.
Ia mengaku, telah mengambil langkah cepat dengan menggelar rapat internal bersama jajarannya, dengan melakukan evaluasi serta menindaklanjuti adanya dugaan kelalaian dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab administrasi.
“Jika terdapat kelalaian dari bawahan, tentu kami benahi sesuai dengan aturan. Karena secara administratif, tentu saya belum sepenuhnya memahami detail jika terdapat persoalan, karena saya baru kurang lebih empat bulan menjabat sebagai Kepala Disdikpora Majene,” ulasnya.
Untuk itu lanjutnya, masih dalam tahap penyesuaian dan berkomitmen untuk tetap mengontrol sebagai pimpinan dan memastikan seluruh proses pengelolaan anggaran, termasuk dana zakat, dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan prinsip transparansi.
‘Kritik dari media bagian penting dari demokrasi dan tidak boleh dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja pemerintahan. Saya berharap sinergi antara pemerintah dan media terus terjalin dengan baik, demi pelayanan publik yang lebih baik dan bersih,” harapnya. (Ikh)
