MAJENE, LINGKARMANDAR.COM – Pendidikan Kesehatan melalui kurikulum, seperti intrakurikuler atau ekstrakurikuler dan pembiasaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), yaitu mencuci tangan, menyikat gigi, dan edukasi gizi.
Program ini bertujuan tidak hanya menjaga kesehatan fisik, tetapi juga mental dan sosial peserta didik agar dapat tumbuh dan berkembang secara harmonis.
Selain itu, juga tata kelola sekolah yang baik menjadi fondasi penting agar semua proses berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
Dengan pengelolaan yang tepat, sekolah tidak hanya mampu meningkatkan mutu pembelajaran, tetapi juga membangun kepercayaan publik sebagai lembaga pendidikan yang profesional.
Karena itu, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan kurikulum dan kompetensi guru, tetapi juga tata kelola sekolah. Tanpa tata kelola yang jelas, program sekolah sering kali tidak terarah dan sulit mencapai hasil maksimal.
Di era keterbukaan informasi dan penerapan kurikulum merdeka, penerapan tata kelola sekolah yang baik semakin mendesak. Untuk itu, Kepala sekolah dituntut untuk membangun sistem manajemen yang partisipatif, melibatkan guru, siswa, orang tua, hingga masyarakat.
Tata kelola sekolah yang baik adalah sistem pengelolaan sekolah yang berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisi masyarakat. Konsep ini dikenal sebagai penerapan good governance di lingkungan pendidikan.
Setiap kebijakan dan program sekolah disusun secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, melibatkan banyak pihak, serta berdampak pada peningkatan mutu pendidikan.
Senada disampaikan Bupati Majene Dr. H. Andi Achmad Syukri Tammalele setelah memimpin Upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Pendopo Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Majene, Sabtu (02/05/2026).
Dituturkan, terdapat beberapa pilar utama tata kelola sekolah yang maksimal wajib berlandaskan prinsip good governance, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas, untuk meningkatkan mutu melalui pengelolaan sarana, kompetensi guru, dan pendidikan.
“Hal ini tentu melibatkan peran aktif sekolah, masyarakat, dan pemerintah dalam menciptakan sistem yang terstruktur, efisien, dan beradaptasi dengan kebutuhan zaman,” urai mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulbar itu.
Komponen utama tata kelola pendidikan yang maksimal lanjutnya, semua pihak, terutama sekolah, harus membuka informasi terkait kebijakan dan keuangan, serta bertanggung jawab penuh atas program yang dijalankan, melibatkan masyarakat secara aktif (Komite Sekolah) dalam pengawasan dan pengembangan mutu.
“Kurikulum yang fleksibel, seperti Kurikulum Merdeka membantu sekolah menyesuaikan diri agar kualitas pendidikan meningkat. Dalam praktiknya, mencakup pengelolaan keuangan, pendidik, dan fasilitas secara sistematis,” tuturnya.
Ia mengemukakan, Majene sebagai sentra pelayanan pendidikan di Sulawesi Barat akan terus meningkatkan akses pendidikan yang lebih luas. “Jadi ada beberapa program pendidikan yang difokuskan, diantaranya tata kelola, akses dan peningkatan mutu pendidikan, termasuk kesehatan pendidikan,” ungkapnya. (adv)
