MAJENE, LINGKARMANDAR.COM – Kegiatan sosialisasi wajib dihadiri pihak terkait sebagai proses interaksi dan edukasi untuk menanamkan nilai, norma, aturan, atau informasi baru guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi, serta membangun kesadaran dan kepatuhan.
Namun kegiatan sosialisasi yang digelar Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Majene justru terkesan tidak diindahkan kepada puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersama mitra.
“Puluhan mitra dan SPPG di Majene tidak hadir pada kegiatan sosialisasi, padahal sebagai syarat mendapatkan SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi),” tutur Yuliani Laupe Kepala Dinkes Majene dengan nada kecewa di Acita Cafe Pusat PertokoanMajene, Rabu (15/04/2026).
Dituturkan, salah satu pemicu Suspend SPPG menyangkut sertifikasi SLHS dan Ipal yang belum terpenuhi setiap dapur.
“Makanya, Dinkes merasa kecewa kepada SPPG yang tak hadir dalam kegiatan ini, dari 24 dapur pemilik dapur hanya 6 yang hadir. Ini kegiatan sangat penting untuk memberikan pemahaman terhadap SPPG terkait mekanisme alur terbitnya sertifikat SLHS sebagai syarat pengoperasian SPPG yang saat ini telah ada 15 SPPG yang ditutup oleh BGN,” jelas Yuliani.
Kegiatan sosialisasi lanjutnya, hanya untuk memberikan pemahaman dan penyatuan komitmen agar kisruh penutupan SPPG tidak simpang siur. “Penutupan dapur SPPG bukan dari Dinkes, itu terjadi lantaran pemilik dapur belum memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah,” ungkapnya.
Karena itu, para pengelola SPPG untuk pro aktif dalam kegiatan sosialisasi demi keberlangsungan program prioritas pemerintah dalam menyiapkan generasi emas di masa depan. “Terdapat enam SPPG di Majene dalam tahap pemeriksaan sanpel untuk mendapatkan SLHS sebagai syarat pengaktifan SPPG yang ditutup BGN,” terangnya.
Sosialisasi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang dihadiri Wakil Bupati Majene Dr. Andi Rita Mariani Basharu selaku Ketua Satgas MBG Kabupaten Majene, Ketua DPD APPMBGI Kabupaten Majene, Suardi, Korwil MBG Majene, Fadil dan sejumlah mitra SPPG. (adv)
